Adam Malik : Pemimpin Dunia dari Indonesia

Adam Malik merupakan salah seorang tokoh yang turut menandatangani Deklarasi Pendirian ASEAN. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Juli 1917 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ayah ibunya bernama Haji Abdul Malik dan Salamah Malik. Semenjak kecil, ia telah menyaksikan penderitaan banyak rakyat Indonesia yang dipekerjakan pada perkebunan karet, kelapa, dan tembakau. Kesaksiannya itu tertanam kuat dalam dirinya, dan kelak menjadi salah satu pendorong utama kegigihannya berjuang memerdekakan bangsanya. Setelah lulus HIS, sang ayah menyuruhnya memimpin toko “Murah”, di seberang bioskop Deli. Di sela-sela kesibukan barunya itu, ia banyak membaca berbagai buku yang memperkaya pengetahuan dan wawasannya.

Ketika usia 17 tahun, Adam Malik telah menjadi ketua Partindo di Pematang Siantar (1934-1935) untuk ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Jabatan tersebut tidak membuat Adam Malik berpuas diri. Hal itu dapat dilihat dengan kepergian Adam Malik ke Jakarta yang didorong oleh keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa.

Pada usia 20 tahun, Adam Malik bersama Soemanang, Sipahutar, Armin Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna, mempelopori berdirinya kantor berita Antara pada tahun 1937. Dengan modal satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, ia sudah sering menulis antara lain di Koran Pelita Andalas dan Majalah Partindo.

Di zaman Jepang, Adam Malik aktif bergerilya dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus 1945, bersama Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana, Adam Malik melarikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok untuk memaksa mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Akhir tahun 1950-an, Adam Malik masuk ke pemerintahan menjadi duta besar luar bisa dan berkuasa penuh untuk Uni Soviet dan Polandia. Karena kemampuan diplomasinya, Adam Malik kemudian menjadi ketua Delegasi RI dalam perundingan Indonesia-Belanda, untuk penyerahan Irian Barat di tahun 1962.

Ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan Orde Lama, Adam Malik dipercaya menduduki menteri luar negeri. Sebagai Menlu, ia berperanan penting dalam berbagai perundingan dengan negara-negara lain termasuk reschedulling utang Indonesia peninggalan Orde Lama. Setelah mengabdikan diri demi bangsa dan negara, H. Adam Malik meninggal di Bandung pda 5 September 1984 karena kanker lever. Kemudian, isteri dan anak-anaknya mengabdikan namanya dengan mendirikan Museum Adam Malik. Pemerintah juga memberikan tanda kehormatan.

Hambatan dalam Penyebaran Agama Kristiani pada Masa Penjajahan Belanda

Perkembangan agama kristiani di Indonesia mengalami berbagai macam hambatan. Hal ini jauh berbeda dengan penyebaran agama Hindu-Buddha dan Islam. Hambatan-hambatan itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini.

a.  Rasa curiga terhadap para misionaris

Para rohaniawan singgah ke Indonesia bersama dengan armada dagang Eropa baik Portugis, Spanyol maupun Belanda. Tugas utama mereka mengurus keperluan rohani para awak. Lama-kelamaan, para rohaniawan tergerak untuk menyebarkan agama kristiani kepada penduduk asli.

Para penguasa dan penduduk pribumi, pada umumnya menaruh curiga terhadap para rohaniawan tersebut. Para rohaniawan dianggap sebagai sekutu bangsa-bangsa kolonial. Tindakan penindasan yang dilakukan para pedagang maupun pemerintah kolonial, menimbulkan kesan bahwa Kristen identik dengan kolonialisme. Padahal para rohaniawan tersebut datang dengan maksud damai. Keadaan menjadi semakin parah jika orang-orang yang ikut dalam armada Portugis dan Belanda tersebut merupakan kalangan yang dibuang karena tindak kriminal di negaranya. Di Indonesia, sepak terjang mereka yang buruk, merugikan usaha para rohaniawan untuk menyebarkan agama kristiani.

b.  Adanya campur tangan penguasa Kolonial

Usaha-usaha penyebaran agama kristiani sering kali dimanfaatkan oleh penguasa kolonial. Para pengusaha ataupun pemerintah kolonial yang ada umumnya lebih mementingkan keuntungan ekonomi sering kali melakukan campur tangan dalam urusan gereja. Hal ini mengakibatkan penyebaran agama kristiani dilakukan dengan cara serupa dengan kegiatan kolonialisasi.

Sejak Kapan Indonesia Mengenal Agama Kristiani ?

Sesungguhnya, penyebaran agama Kristen di Indonesia merupakan bagian dari kegiatan penyebaran Kristen ke seluruh dunia. Penyebaran agama Kristen sebenarnya sudah mulai dilakukan semasa penjelajahan samudra.

Penyebaran Kristen Katolik dirintis oleh rohaniawan (pastor dan biarawan) sedangkan penyebaran Kristen Protestan dirintis oleh para pendeta atau pengabar Injil. Lantas, sejak kapan agama Kristen di Indonesia mulai disebarkan? Ternyata penyebaran Kristen di Indonesia sudah mulai dirintis oleh dua rohaniawan Fransiskan dari Italia. Pada abad VII M, sudah ada perkampungan Kristen di Fansur, dekat Barus, Sumatra Utara. Keberadaan umat Kristen di daerah tersebut dimuat dalam catatan sejarawan Mesir, Sheik Abu Salih al-Armini. Namun, pada abad-abad berikutnya perkampungan itu tidak diketahui lagi kabar beritanya.

Pada tahun 1321, rohaniawan Fransiskan bernama Oderico de Pordonone singgah ke Sumatra, Kalimantan, dan Jawa. Ia berkunjung dalam rangka perjalanannya ke Cina dari Eropa. Ia sempat berkunjung ke Istana Majapahit dan bandar Lamuri di Aceh. Pada tahun 1347, rohaniawan bernama Joao de Marignolli sempat berkunjung ke Istana Samudera Pasai dan disambut hangat di istana tersebut.

Hal-hal di atas memang belum memperlihatkan tumbuhnya pengaruh Kristen ke Indonesia. Namun setidaknya sudah ada interaksi meskipun dalam tahap awal antara penduduk Nusantara dengan rohaniawan-rohaniawan penyebar agama kristiani.

Kebijakan Politik Etis Pemerintah Kolonial Belanda

Politik Etis bertolak belakang dengan politik pemerasan (drainage politiek) yang dilaksanakan pemerintah Belanda pada awal abad XIX dalam wujudnya yang mencolok, yaitu Tanam Paksa. Politik Etis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan efisiensi dalam kegiatan pemerintahan.

Setelah kalangan liberal meraih kemenangan politik di Belanda, muncullah perhatian pada kemakmuran rakyat wilayah jajahan. Penganut politik liberal, seperti Van Deventer, mendesak pemerintah Belanda untuk meningkatkan kehidupan wilayah jajahan. Desakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rakyat daerah jajahan telah bekerja keras memberikan kemakmuran kepada Belanda. Oleh karena itu, Belanda wajib memberikan kemakmuran bagi rakyat di wilayah jajahan sebagai balas budi atas kerja keras mereka.

A.  Pemikiran-Pemikiran Politik Etis

Politik Etis didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang pada dasarnya baik, karena sifatnya berperikemanusiaan. Pemikiran dalam Politik Etis bertumpu pada pendapat bahwa orang-orang kulit putih diwajibkan melaksanakan tugas suci (mission sacre), yaitu memajkan peradaban penduduk pribumi yang masih sangat rendah. Tugas ini diwujudkan dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, dan menyebarkan agama kristiani.

C. Th. Van Deventer mengemukakan pendiriannya dalam majalah De Gids (1899) dengan judul Hutang Kehormatan (een Ereschuld). Sebagai seorang tokoh etis, van Deventer tidak menyetujui pendirian kaum liberal yang hanya mau mencari keuntungan dan kekayaan diri sendiri. Kemakmuran yang diperoleh Belanda merupakan jasa orang-orang Hindia Belanda. Sebagai bangsa beradab, seharusnya bangsa Belanda merasa berutang budi. Menurut van Deventer, utang budi tersebut perlu dibayar melalui tiga cara, yaitu irigasi, edukasi, dan migrasi. Ketiga cara tersebut selanjutnya dikenal dengan Trilogi van Deventer.

Pendapat para pemikir etis mendapat tanggapan dari pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan ekonomi dari penduduk Indonesia. Hal ini berarti bahwa Belanda akan mengakui hak penduduk untuk ditingkatkan peradabannya.

B.  Pelaksanaan Politik Etis

Politik Etis yang pada dasarnya baik karena berdasar perikemanusiaan ternyata pelaksanaannya jauh dari yang diharapkan. Kepentingan Belanda masih dominan dalam pelaksanaan Politik Etis. Usulan tentang Trilogi van Deventer dapat diterima oleh pemerintah Belanda. Akan tetapi, pelaksanaannya diselewengkan menjadi politik Asosiasi yang hanya menguntungkan pemerintah Belanda. Hal-hal berikut ini merupakan penyimpangan dalam pelaksanaan Politik Etis.

1.  Edukasi (pendidikan), dilaksanakan hanya untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja terdidik bagi Belanda yang bersedia diberi upah rendah.

2.   Irigasi (pengairan), dilaksanakan hanya untuk mengairi sawah-sawah yang disewa oleh pengusaha-pengusaha Belanda.

3.  Migrasi (perpindahan penduduk), dilaksanakan hanya untuk memenuhi tenaga kerja yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan Belanda di luar Pulau Jawa.

Dengan demikian, meskipun Belanda telah melaksanakan Trilogi van Deventer, namun belum dapat mengubah nasib bangsa Indonesia. Politik Etis lebih menguntungkan Belanda dibandingkan Indonesia. Namun, dalam bidang pendidikan, bangsa Indonesia telah memperoleh kemajuan. Bangsa Indonesia diperbolehkan belajar di sekolah-sekolah model Barat, bahkan hingga ke perguruan tinggi, meskipun ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan tertentu. Namun, kesempatan yang hanya sedikit ini telah melahirkan golongan intelektual.

C.  Kegagalan Politik Etis

Politik Etis yang dilaksanakan pada tahun 1900-1914, mulai menunjukkan kegagalan. Hal ini disebabkan faktor-faktor berikut ini.

  1. Terjadinya pandangan-pandangan yang berbeda di kalangan Belanda, sehingga para pelaksana Politik Etis, seperti para gubernur jenderal mulai ragu-ragu dan tidka berani secara tegas dalam menjalankan politik kolonialnya atas Indonesia.
  2. Timbulnya kaum cerdik pandai Indonesia yang menjadi motor pergerakan nasional Indonesia yang berhasil mempersatukan bangsa Indonesia sebagai satu kekuatan nasional untuk memperoleh kemerdekaan.
  3. Timbulnya pergerakan nasional Indonesia sebagai wadah perjuangan dalam lingkup Indonesia sebagai kesatuan dan dengan cara-cara modern dalam berorganisasi. Jadi, tidak lagi bersifat kedaerahan dan hanya bergantung pada karisma seorang pemimpin.
  4. Timbulnya Perang Dunia I, yang banyak mengubah kebijakan dunia, khususnya mengenai hubungan negara penjajah dan negara terjajah. Akibatnya, Belanda terpaksa mendirikan Dewan Rakyat (Volksraad).
  5. Tidak semua usaha Belanda berhasil dalam melaksanakan Politik Etis. Misalnya, makin kuat mengalirnya penduduk dari luar Jawa ke Jawa guna memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, bertentangan dengan emigrasi yang sedang dilakukan pemerintah Belanda. Akibatnya, muncul kegelisahan sosial yang meletus dalam wujud pemberontakan petani yang terjadi di Jambi, Cimareme, dan Toli-toli.

Keputusan Sidang PPKI Tanggal 19 Agustus 1945

I.  Untuk sementara waktu daerah negara Indonesia dibagi dalam delapan provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Provinsi-provinsi tersebut adalah :

  1. Jawa Barat
  2. Jawa Tengah
  3. Jawa Timur
  4. Sumatera
  5. Borneo (Kalimantan)
  6. Sulawesi
  7. Maluku
  8. Sunda Kecil (Nusa Tenggara)

II.  Daerah provinsi dibagi dalam keresidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah.

III.  Pemerintah Republik Indonesia akan dibagi dalam dua belas departemen (kementrian), yaitu :

  1. Departemen Dalam Negeri
  2. Departemen Luar Negeri
  3. Departemen Kehakiman
  4. Departemen Keuangan
  5. Departemen Kemakmuran
  6. Departemen Kesehatan
  7. Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan
  8. Departemen Sosial
  9. Departemen Pertahanan
  10. Departemen Penerangan
  11. Departemen Perhubungan
  12. Departemen Pekerjaan Umum

IV. Mengenai Pertahanan

  1. PETA di Jawa dan Bali serta Laskar Rakyat di Sumatera dibubarkan.
  2. Aktivitas prajurit Heiho dihentikan.
  3. Tentara Kebangsaan Indonesia supaya segera dibentuk oleh presiden.

Istilah Pancasila

 

Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI pertama, tepatnya hari ketiga setelah menyampaikan lima asas dasar negara, Ir. Soekarno mengusulkan untuk memberikan nama atau istilah “Pancasila” pada lima asas dasar tersebut. Menurut beliau, nama itu berasal dari seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Istilah itu secara spontan diterima oleh peserta sidang.

Menurut Ir. Soekarno, Pancasila itu dapat diperas menjadi “Trisila”, yang terdiri atas Socio nationalism, Socio democratie, dan Ketuhanan. Trisila tersebut kemudian dapat diperas lagi menjadi Eka Sila, yang intinya “Gotong Royong”.

Istilah Pancasila yang dilontarkan oleh Ir. Soekarno, akhirnya menjadi populer di masyarakat sebagai nama dari dasar negara Indonesia. Lebih-lebih pada tahun 1945, pidato tersebut diterbitkan dengan judul “Lahirnya Pancasila”. Namun, rumusan dan sistematika serta metode berpikir antara usulan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 yang dilontarkan oleh Ir. Soekarno tidak sama dengan dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Isi Surat Kartini

Salah satu surat Kartini tertanggal 25 Mei 1899 yang ia tujukan kepada Stella Zeehandelaar, antara lain berbunyi : “Kami, gadis-gadis masih terikat oleh adat istiadat lama dan sedikit sekali memperoleh kebahagiaan dari kemajuan pengajara. Untuk keluar rumah sehari-hari dan mendapat pelajaran di sekolah saja sudah dianggap melanggar adat. Ketahuilah, bahwa adat negeri kami melarang keras gadis keluar rumah. Ketika saya berusia dua belas tahun, maka saya dikurung di dalam rumah, saya mesti masuk “kurungan”. Saya dikurung di dalam rumah, seorang diri, sunyi senyap terasing dari dunia luar. Saya tidak keluar dunia itu lagi, apabila tidak disertai oleh seorang suami, seorang laki-laki yang asing sama sekali bagi saya, dipilih oleh orang tua saya untuk saya, dikawinkan dengan saya tanpa sepengatahuan saya sendiri.”